Hai, Sobat Pio! Belum lama ini Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Abdul Mu’ti sempat menyampaikan rencana Ujian Nasional yang akan diadakan lagi pada tahun 2026 mendatang. Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa Ujian Nasional telah resmi ditiadakan oleh pemerintah sejak tahun 2021 lalu. Meski begitu, Mendikdasmen belum bisa merinci terkait format Ujian Nasional apakah akan sama dengan pelaksanaan UN tahun-tahun sebelumnya atau tidak. UN yang akan diadakan kembali akan berbeda dengan UN sebelumnya. Rencananya, pada kepemimpinan Presiden Prabowo akan ada banyak hal dalam lingkup pendidikan yang dikaji ulang. Selain Ujian Nasional, ada juga kebijakan lain seperti Zonasi, Kurikulum Merdeka Belajar, pengenalan Matematika di TK, kesejahteraan guru, dan masih banyak lainnya.
UN perlu diadakan kembali, salah satunya untuk standar penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada jalur prestasi. Sebab, AN (Asesmen Nasional) tidak bisa menjadi pedoman tolak ukur prestasi karena didapat melalui sampel, bukan nilai individu. Ukuran nilai individu selama ini hanya melalui nilai rapor, sementara bobot nilai sangat beragam di setiap sekolah. Salah satu aspirasi yang muncul dari perguruan tinggi ialah mereka merasa butuh capaian akademik secara individu dari calon mahasiswa. Namun, UN versi baru nantinya tidak boleh ditetapkan sebagai penentu kelulusan karena akan membebani peserta didik, baik secara mental sekaligus perekonomian keluarganya. Ujian Nasional diharapkan tidak menjadi hal yang ditakutkan bagi siswa jika kembali diterapkan. Kondisi psikologi dari peserta didik juga menjadi hal penting yang harus selalu diperhatikan. Apakah Ujian Nasional akan diadakan kembali atau tidak masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah. Prof. Abdul Mu’ti masih akan mendengar pendapat dari banyak kalangan mulai dari para ahli, pelaku pendidikan, hingga pengamat pendidikan. Selain itu, pandangan dari media massa juga diperlukan untuk memberikan evaluasi terkait pelaksanaan UN. Oleh karena itu, Prof. Abdul Mu’ti akan memberikan keputusan terkait pelaksanaan UN usai mendengar pendapat dari banyak pihak. Baik dari pihak kementerian maupun DPR RI masih akan terus membahas kebijakan tersebut hingga menemukan sebuah keputusan yang paling strategis. (RED_NDA&RED_SMR)
Sumber : https://www.suara.com