Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Mendikbud Nadiem ingin menciptakan suasana belajar yang bahagia. Gagasan Merdeka Belajar mengingatkan saya ketika menyusun paper untuk diterbitkan di salah satu jurnal nasional mengenai “merdeka belajar” zaman kolonial, yakni lebih jelasnya mengenai ‘Akses Pendidikan bagi Pribumi pada Periode Etis (1901-1930)’.
Empat programnya yaitu:
1. USBN diganti ujian (asesmen)
2. 2021 UN diganti
3. RPP dipersingkat
4.Zonasi PPDB lebih fleksibel
Merdeka Belajar pada zaman kolonial ditandai dengan pendidikan di Nusantara memulai tahapan baru yang lebih progresif ketika memasuki awal abad ke-20, yakni dengan dimulainya zaman Etis dengan semboyan “kemajuan”. Kemunculan artikel Een Eereschuld (Utang Kehormatan) yang dimuat dalam majalah De Gids tahun 1899 dan ditulis C. Th van Deventer, telah mendorong lahirnya Politik Etis atau Politik Balas Budi yang secara resmi dicanangkan oleh Ratu Belanda tahun 1901 (Leirissa, 1985: 21-23). Hal ini didasari bahwa pemerintah Belanda mempunyai utang budi dan tanggung jawab moral untuk menyejahterakan masyarakat pribumi. Politik Etis mempunyai tiga program, antara lain mengenai irigasi, transmigrasi, dan pendidikan. Shiraishi (1997: 37) menuturkan bahwa perluasan pendidikan gaya Barat adalah tanda resmi dari Politik Etis.
Jadi seperti itulah merdeka belajar di zaman kolonial sobat pio. Sekian artikel kali ini mohon maaf bila ada kesalahan terimakasih. (RED_IS)
Sumber : tempo.co & www.kompasiana.com